Pengertian dan Macam Regulasi Warisan di Indonesia

Pengertian dan Tipe Hukum Warisan di Indonesia

Berdasarkan ahli aturan Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diistilahkan sebagai peraturan yang mengontrol perihal kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan sistem-sistem berpindahnya harta kekayaan itu terhadap orang lain atau ahli waris.

Meskipun pengertian peraturan waris tak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Regulasi Perdata KUH Perdata, tetapi tata cara pengaturan tata tertib waris tersebut dipegang oleh KUH Perdata. Padahal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, regulasi waris merupakan tata tertib yang mengendalikan pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu memastikan siapa saja yang mempunyai hak menjadi pakar waris dan berapa besar komponen masing-masing.Pengertian dan Jenis Peraturan Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Macam Aturan Warisan di Indonesia

Unsur-Unsur Regulasi Waris

Mendiskusikan regulasi waris tak terlepas dari beberapa elemen yang terikat. Adapun faktor-elemen tersebut sebagai berikut:

Pewaris
Pewaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Umumnya pewaris melimpahkan bagus harta maupun kewajibannya atau hutang terhadap orang lain atau ahli waris.
Pakar waris
Spesialis waris merupakan orang yang mendapatkan warisan disebut sebagai ahli waris yang dikasih hak secara aturan untuk mendapatkan harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Harta warisan
Warisan adalah semua sesuatu yang diberikan terhadap ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas ataupun keharusan berupa hutang.
Undang-undang Waris di Indonesia

Undang-undang Waris di Indonesia

Aturan Waris di Indonesia lewat amazonaws.com

Indonesia merupakan negara multikultural. Berjenis-jenis aturan yang ada bahkan tak dapat mengotak-kotakan kebiasaan yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada aturan waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia yakni tata tertib waris adat, aturan waris Islam, dan peraturan waris perdata. Masing-masing hukum waris itu mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya:

1. Hukum Waris Menurut
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pelbagai suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Tata itu mempengaruhi peraturan yang berlaku di tiap-tiap kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Menurut Ter Haar, seorang ahli peraturan dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950), tata tertib waris adat merupakan aturan-hukum undang-undang yang membatasi penerusan dan peralihan dari abad ke abad bagus harta kekayaan yang berwujud dan tak berwujud dari generasi pada generasi berikut.Pengertian dan Jenis Hukum Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Ragam Aturan Warisan di Indonesia

Hukum adat itu sendiri formatnya tidak tertulis, hanya berupa etika dan adat-istiadat yang semestinya dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan cuma berlaku di tempat tersebut dengan hukuman-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, peraturan waris adat banyak diberi pengaruh oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal sebagian macam sistem pewarisan. Apa saja?

Cara keturunan: metode ini dibedakan menjadi tiga tipe yaitu metode patrilineal merupakan berdasarkan garis keturunan bapak, cara matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan cara bilateral ialah sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

Sistem Individual: berdasarkan cara ini, tiap pakar waris mendapatkan atau mempunyai harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada biasanya sistem ini dipakai pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

Cara Kolektif: pakar waris mendapatkan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tak terbagi-bagi penguasaan maupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menerapkan atau mendapatkan hasil dari harta tersebut. Umpamanya merupakan barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

Sistem Mayorat: dalam cara mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak pengontrolan yang dilimpahkan kepada si kecil tertentu. Aturan kepada buah hati tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada buah hati tertua dan di Sumatra Selatan terhadap anak perempuan tertua.
Baca Juga: Rencanakan Warisan Anda Mulai Hukum

2. Peraturan Waris Islam

Tertib waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan dikendalikan dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, ialah materi tata tertib Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam tata tertib waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif ataupun mayorat. Dengan demikian pewaris dapat berasal dari pihak bapak atau ibu.

Berdasarkan hukum waris Islam ada tiga prasyarat agar pewarisan disuarakan ada sehingga dapat memberi hak terhadap seseorang atau ahli waris untuk mendapatkan warisan:

Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan bisa di buktikan secara aturan dia telah meninggal. Sehingga apabila ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tak termasuk dalam golongan waris melainkan disebut hibah.
Orang yang mewarisi (pakar waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
Orang yang mewariskan dan mewarisi mempunyai relasi keturunan atau relasi, bagus pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti si kecil, cucu, dan paman.
3. Aturan Waris Perdata

Tata waris perdata atau yang sering kali disebut tata tertib waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa ataupun Eropa yang ketentuannya dipegang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Aturan waris perdata menganut metode individual di mana setiap pakar waris mendapatkan atau mempunyai harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

Mewariskan menurut undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, walaupun spesialis warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Klasifikasi I terdiri dari suami istri dan si kecil-buah hati beserta keturunannya; Kategori II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Klasifikasi III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Klasifikasi IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara spesialis waris kategori III beserta keturunannya.

Mewariskan menurut surat wasiat ialah berupa pernyataan seseorang seputar apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya bisa diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup pantas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Tetapi pembatalannya sepatutnya dengan wasiat baru atau dijalankan dengan Notaris.
Seandainya pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah padahal belum berusia 18 tahun. Bisa termasuk kelompok spesialis waris berdasarkan surat wasiat merupakan seluruh orang yang ditunjuk oleh pewaris via surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Pembagian Warisan yang Adil

Dari deskripsi di atas, Anda perlu mengetahui kebutuhan yang bisa mencakup keluarga besar Anda. Memang kompleks, apalagi ketika menghitungnya. Perhatikan, Anda perlu kesabaran yang tinggi. Jika kesusahan, konsultasikan dengan orang terdekat. juga Anda menerapkan energi ahli untuk menolong. Peraturan ini tentunya akan betul-betul membantu Anda untuk membuat perhitungan yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kesetaraan dan pembagian secara adil dapat terlaksana.

juga wasiat orang tertua. Jika merasa perlu menegakkan keadilan dan kesetaraan jangan sungkan untuk bermusyawarah. Dengan demikian akan timbul mufakat yang menjadi rujukan bersama. Adanya komunikasi menolong manusia untuk saling memahami. Dengan demikian ikatan keluarga akan tetap terjaga dan harmonis. Setidaknya Anda telah mencoba yang terbaik. Niat bagus tentunya akan memiliki hasil yang bagus pula.

Bantu penulis dengan share: