Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia

Pengertian dan Jenis Tertib Warisan di Indonesia

Berdasarkan spesialis tata tertib Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), peraturan waris diistilahkan sebagai hukum yang mengatur seputar kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan metode-metode bermigrasinya harta kekayaan itu terhadap orang lain atau pakar waris.

Walaupun pengertian regulasi waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Tata Perdata KUH Perdata, namun tata sistem pembatasan tata tertib waris hal yang demikian dipegang oleh KUH Perdata. Meski menurut Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tata tertib waris ialah regulasi yang mengontrol pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu memutuskan siapa saja yang memiliki hak menjadi spesialis waris dan berapa besar bagian masing-masing.Pengertian dan Macam Peraturan Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Variasi Hukum Warisan di Indonesia

Faktor-Unsur Regulasi Waris

Membicarakan undang-undang waris tak terlepas dari sebagian elemen yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Pewaris
Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan bagus harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau pakar waris.
Pakar waris
Pakar waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberikan hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Harta warisan
Warisan yaitu seluruh sesuatu yang diberi kepada spesialis waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, kendaraan beroda empat, dan emas ataupun kewajiban berupa hutang.
Hukum Waris di Indonesia

Peraturan Waris di Indonesia

Aturan Waris di Indonesia lewat amazonaws.com

Indonesia merupakan negara multikultural. Bermacam-macam hukum yang ada malahan tidak bisa mengotak-kotakan tradisi yang ada. Sama berlakunya untuk tata tertib waris. Di Indonesia, belum ada regulasi waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia merupakan tata tertib waris adat, tata tertib waris Islam, dan aturan waris perdata. Masing-masing aturan waris itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya:

1. Tata Waris Berdasarkan
Indonesia ialah negara kepulauan yang terdiri dari pelbagai suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Regulasi itu memberi pengaruh undang-undang yang berlaku di tiap-tiap klasifikasi masyarakat yang dikenal dengan sebutan undang-undang adat.

Menurut Ter Haar, seorang spesialis hukum dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950), tata tertib waris adat ialah aturan-undang-undang hukum yang membatasi penerusan dan peralihan dari abad ke abad bagus harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.Pengertian dan Tipe Tata Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Jenis Tertib Warisan di Indonesia

Tata adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, cuma berupa etika dan adat-istiadat yang wajib dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu tempat dan hanya berlaku di tempat hal yang demikian dengan hukuman-hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengetahui sebagian macam cara pewarisan. Apa saja?

Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga tipe yakni metode patrilineal ialah menurut garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu cara berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.

Sistem Individual: menurut cara ini, tiap pakar waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada lazimnya cara ini diaplikasikan pada masyarakat yang menganut metode kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

Sistem Kolektif: spesialis waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi pengontrolan ataupun kepemilikannya dan tiap spesialis waris hanya memiliki hak untuk memakai atau memperoleh hasil dari harta hal yang demikian. Contohnya merupakan barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

Metode Mayorat: dalam cara mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak pengaturan yang dilimpahkan kepada si kecil tertentu. Regulasi terhadap buah hati tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan terhadap anak tertua dan di Sumatra Selatan terhadap buah hati perempuan tertua.
Baca Juga: Rencanakan Warisan Anda Mulai Hukum

2. Tertib Waris Islam

Aturan waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Regulasi Indonesia, merupakan materi undang-undang Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris dapat berasal dari pihak bapak atau ibu.

Berdasarkan regulasi waris Islam ada tiga prasyarat supaya pewarisan diungkapkan ada sehingga bisa memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara regulasi dia telah meninggal. Sehingga apabila ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tak termasuk dalam kelompok waris tetapi disebut hibah.
Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
Orang yang mewariskan dan mewarisi mempunyai relasi keturunan atau relasi, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.
3. Tata Waris Perdata

Peraturan waris perdata atau yang kerap disebut aturan waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketetapannya dikendalikan dalam Kitab Undang-undang Aturan Perdata (KUHP).

Aturan waris perdata menganut metode individual di mana tiap ahli waris mendapatkan atau mempunyai harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam tata tertib waris perdata ada dua metode untuk mewariskan:

Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan spesialis warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 kategori ahli waris menurut undang-undang: Kategori I terdiri dari suami istri dan anak-buah hati beserta keturunannya; Kategori II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Kelompok III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Kelompok IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara spesialis waris kategori III beserta keturunannya.

Mewariskan menurut surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama dia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Undang-undang Perdata Pasal 992. Namun pembatalannya seharusnya dengan wasiat baru atau dijalankan dengan Notaris.
Seandainya pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Bisa termasuk klasifikasi pakar waris menurut surat wasiat ialah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi spesialis warisnya.

Pembagian Warisan yang Adil

Dari deskripsi di atas, Anda perlu mengenal kebutuhan yang bisa meliputi keluarga besar Anda. Memang kompleks, apalagi saat menghitungnya. Perhatikan, Anda perlu kesabaran yang tinggi. Sekiranya kesusahan, konsultasikan dengan orang terdekat. juga Anda menggunakan tenaga ahli untuk menolong. Undang-undang ini tentunya akan sangat menolong Anda untuk membuat perhitungan yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kesetaraan dan pembagian secara adil bisa terlaksana.

juga wasiat orang tertua. Jika merasa perlu menegakkan keadilan dan kesetaraan jangan sungkan untuk berembuk. Dengan demikian akan muncul mufakat yang menjadi acuan bersama. Adanya komunikasi menolong manusia untuk saling memahami. Dengan demikian ikatan keluarga akan tetap terjaga dan harmonis. Setidaknya Anda sudah mencoba yang terbaik. Niat baik tentunya akan memiliki hasil yang baik pula.

Bantu penulis dengan share: