Pengertian dan Ragam Peraturan Warisan di Indonesia

Pengertian dan Tipe Aturan Warisan di Indonesia

Menurut ahli hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diistilahkan sebagai undang-undang yang mengatur seputar kedudukan harta kekayaan seseorang sesudah pewaris meninggal dunia, dan metode-cara bermigrasinya harta kekayaan itu kepada orang lain atau spesialis waris.

Meski pengertian aturan waris tak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Undang-undang Perdata KUH Perdata, melainkan tata sistem pembatasan tata tertib waris tersebut dikuasai oleh KUH Perdata. Walaupun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tata tertib waris adalah regulasi yang mengendalikan pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu memastikan siapa saja yang berhak menjadi spesialis waris dan berapa besar bagian masing-masing.Pengertian dan Tipe Tertib Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Tipe Hukum Warisan di Indonesia

Faktor-Faktor Regulasi Waris

Mendiskusikan regulasi waris tidak terlepas dari sebagian unsur yang terikat. Adapun unsur-faktor hal yang demikian sebagai berikut:

Pewaris
Pewaris yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan bagus harta ataupun keharusannya atau hutang terhadap orang lain atau pakar waris.
Ahli waris
Pakar waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberikan hak secara peraturan untuk mendapatkan harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Harta warisan
Warisan merupakan semua sesuatu yang diberikan terhadap spesialis waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.
Tertib Waris di Indonesia

Undang-undang Waris di Indonesia

Undang-undang Waris di Indonesia melewati amazonaws.com

Indonesia adalah negara multikultural. Beraneka peraturan yang ada pun tidak bisa mengotak-kotakan kebiasaan yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada undang-undang waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia ialah tata tertib waris adat, hukum waris Islam, dan aturan waris perdata. Masing-masing regulasi waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya:

1. Tertib Waris Berdasarkan
Indonesia yaitu negara kepulauan yang terdiri dari pelbagai suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hukum itu memberi pengaruh aturan yang berlaku di tiap-tiap kelompok masyarakat yang diketahui dengan sebutan undang-undang adat.

Menurut Ter Haar, seorang pakar undang-undang dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950), undang-undang waris adat merupakan tata tertib-aturan undang-undang yang memegang penerusan dan peralihan dari abad ke abad bagus harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.Pengertian dan Tipe Undang-undang Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Tipe Undang-undang Warisan di Indonesia

Undang-undang adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang seharusnya dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan cuma berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, hukum waris adat banyak diberi pengaruh oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia undang-undang waris mengetahui sebagian variasi metode pewarisan. Apa saja?

Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga tipe yakni metode patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan cara bilateral yaitu cara menurut garis keturunan kedua orang tua.

Cara Individual: berdasarkan metode ini, tiap-tiap spesialis waris mendapatkan atau mempunyai harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya cara ini digunakan pada masyarakat yang menganut cara kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

Sistem Kolektif: ahli waris mendapatkan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap pakar waris hanya memiliki hak untuk memakai atau mendapat hasil dari harta hal yang demikian. Umpamanya merupakan barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

Sistem Mayorat: dalam cara mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada buah hati tertentu. Undang-undang kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada si kecil tertua dan di Sumatra Selatan terhadap si kecil perempuan tertua.
Baca Juga: Rencanakan Warisan Anda Mulai Aturan

2. Tata Waris Islam

Tertib waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan dikuasai dalam Pasal 171-214 Kompilasi Tata Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam aturan waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.

Menurut hukum waris Islam ada tiga prasyarat supaya pewarisan disuarakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau spesialis waris untuk mendapatkan warisan:

Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan bisa di buktikan secara tata tertib dia telah meninggal. Sehingga kalau ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tak termasuk dalam klasifikasi waris namun disebut hibah.
Orang yang mewarisi (spesialis waris) masih hidup pada ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki relasi keturunan atau relasi, bagus pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.
3. Undang-undang Waris Perdata

Tertib waris perdata atau yang sering disebut undang-undang waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, bagus Tionghoa ataupun Eropa yang ketetapannya dikontrol dalam Kitab Undang-undang Aturan Perdata (KUHP).

Tertib waris perdata menganut sistem individual di mana tiap pakar waris menerima atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam aturan waris perdata ada dua metode untuk mewariskan:

Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, meskipun ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris menurut undang-undang: Kelompok I terdiri dari suami istri dan anak-si kecil beserta keturunannya; Kategori II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Kategori III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara pakar waris golongan III beserta keturunannya.

Mewariskan menurut surat wasiat ialah berupa pernyataan seseorang seputar apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya bisa diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup layak dengan Kitab Undang-Undang Tata Perdata Pasal 992. Namun pembatalannya mesti dengan wasiat baru atau dikerjakan dengan Notaris.
Sekiranya pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah walaupun belum berusia 18 tahun. Bisa termasuk kategori pakar waris menurut surat wasiat ialah seluruh orang yang ditunjuk oleh pewaris melewati surat wasiat untuk menjadi pakar warisnya.

Pembagian Warisan yang Adil

Dari deskripsi di atas, Anda perlu mengenal kebutuhan yang dapat meliputi keluarga besar Anda. Memang rumit, apalagi ketika menghitungnya. Observasi, Anda perlu kesabaran yang tinggi. Bila kesusahan, konsultasikan dengan orang terdekat. juga Anda mengaplikasikan daya ahli untuk membantu. Hukum ini tentunya akan benar-benar menolong Anda untuk membuat perhitungan yang lebih bagus. Dengan demikian, tujuan kesetaraan dan pembagian secara adil bisa terlaksana.

juga wasiat orang tertua. Jikalau merasa perlu menegakkan keadilan dan kesetaraan jangan sungkan untuk bermusyawarah. Dengan demikian akan muncul mufakat yang menjadi acuan bersama. Adanya komunikasi membantu manusia untuk saling memahami. Dengan demikian ikatan keluarga akan konsisten terjaga dan harmonis. Setidaknya Anda telah mencoba yang terbaik. Niat baik tentunya akan memiliki hasil yang baik pula.



Bantu penulis dengan share: