Pengertian dan Tipe Peraturan Warisan di Indonesia

Pengertian dan Ragam Tata Warisan di Indonesia

Berdasarkan ahli aturan Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai aturan yang mengontrol seputar kedudukan harta kekayaan seseorang sesudah pewaris meninggal dunia, dan sistem-cara bermigrasinya harta kekayaan itu kepada orang lain atau spesialis waris.

Sedangkan pengertian tata tertib waris tak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Peraturan Perdata KUH Perdata, namun tata sistem penguasaan tata tertib waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Meskipun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris merupakan aturan yang memegang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu mempertimbangkan siapa saja yang mempunyai hak menjadi pakar waris dan berapa besar komponen masing-masing.Pengertian dan Tipe Hukum Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Tipe Tata Warisan di Indonesia

Unsur-Faktor Peraturan Waris

Membicarakan undang-undang waris tak terlepas dari sebagian faktor yang terikat. Adapun unsur-elemen tersebut sebagai berikut:

Pewaris
Pewaris yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Umumnya pewaris melimpahkan bagus harta ataupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau pakar waris.
Ahli waris
Pakar waris merupakan orang yang menerima warisan disebut sebagai pakar waris yang diberikan hak secara regulasi untuk mendapatkan harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Harta warisan
Warisan merupakan segala sesuatu yang diberikan terhadap spesialis waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, kendaraan beroda empat, dan emas ataupun kewajiban berupa hutang.
Hukum Waris di Indonesia

Aturan Waris di Indonesia

Tertib Waris di Indonesia via amazonaws.com

Indonesia merupakan negara multikultural. Bermacam aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan adat istiadat yang ada. Sama berlakunya untuk undang-undang waris. Di Indonesia, belum ada tata tertib waris yang berlaku secara nasional. Adanya regulasi waris di Indonesia adalah tata tertib waris adat, undang-undang waris Islam, dan peraturan waris perdata. Masing-masing peraturan waris itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya:

1. Tata Waris Menurut
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Aturan itu memberi pengaruh peraturan yang berlaku di setiap klasifikasi masyarakat yang dikenal dengan sebutan aturan adat.

Menurut Ter Haar, seorang ahli regulasi dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht (1950), tata tertib waris adat merupakan regulasi-peraturan peraturan yang mengendalikan penerusan dan peralihan dari abad ke abad bagus harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.Pengertian dan Tipe Regulasi Warisan di Indonesia.

Pengertian dan Variasi Tertib Warisan di Indonesia

Tata adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, cuma berupa etika dan adat-istiadat yang sepatutnya dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu tempat dan cuma berlaku di daerah hal yang demikian dengan hukuman-hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, undang-undang waris adat banyak diberi pengaruh oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia tata tertib waris mengenal sebagian tipe sistem pewarisan. Apa saja?

Cara keturunan: metode ini dibedakan menjadi tiga variasi ialah metode patrilineal merupakan menurut garis keturunan bapak, sistem matrilineal menurut garis keturunan ibu, dan sistem bilateral adalah cara menurut garis keturunan kedua orang tua.

Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap spesialis waris mendapatkan atau mempunyai harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada biasanya cara ini digunakan pada masyarakat yang menganut metode kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.

Metode Kolektif: pakar waris mendapatkan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tak terbagi-bagi pengaturan maupun kepemilikannya dan setiap pakar waris hanya memiliki hak untuk menggunakan atau memperoleh hasil dari harta tersebut. Contohnya ialah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

Sistem Mayorat: dalam metode mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tak terbagi dengan hak pengontrolan yang dilimpahkan terhadap anak tertentu. Hukum terhadap buah hati tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan terhadap anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.
Baca Juga: Rencanakan Warisan Anda Mulai Tata

2. Tertib Waris Islam

Regulasi waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan dikontrol dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam tata tertib waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif ataupun mayorat. Dengan demikian pewaris dapat berasal dari pihak bapak atau ibu.

Berdasarkan peraturan waris Islam ada tiga persyaratan supaya pewarisan diungkapkan ada sehingga bisa memberi hak kepada seseorang atau pakar waris untuk mendapatkan warisan:

Orang yang mewariskan (pewaris) sudah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia sudah meninggal. Sehingga sekiranya ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
Orang yang mewarisi (spesialis waris) masih hidup pada dikala orang yang mewariskan meninggal dunia.
Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau relasi, bagus pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.
3. Peraturan Waris Perdata

Undang-undang waris perdata atau yang tak jarang disebut peraturan waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, bagus Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya dikendalikan dalam Kitab Undang-undang Regulasi Perdata (KUHP).

Regulasi waris perdata menganut metode individual di mana tiap-tiap spesialis waris menerima atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam aturan waris perdata ada dua sistem untuk mewariskan:

Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, walaupun ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris menurut undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan si kecil-anak beserta keturunannya; Kelompok II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Klasifikasi III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris kelompok III beserta keturunannya.

Mewariskan menurut surat wasiat merupakan berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya bisa diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup pantas dengan Kitab Undang-Undang Peraturan Perdata Pasal 992. Melainkan pembatalannya patut dengan wasiat baru atau dilaksanakan dengan Notaris.
Kalau pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah sedangkan belum berusia 18 tahun. Dapat termasuk kategori spesialis waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris lewat surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Pembagian Warisan yang Adil

Dari deskripsi di atas, Anda perlu mengenal kebutuhan yang dapat meliputi keluarga besar Anda. Memang rumit, apalagi dikala menghitungnya. Amati, Anda perlu kesabaran yang tinggi. Kalau kesusahan, konsultasikan dengan orang terdekat. juga Anda mengaplikasikan kekuatan ahli untuk membantu. Tertib ini tentunya akan amat membantu Anda untuk membikin perhitungan yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kesetaraan dan pembagian secara adil dapat terlaksana.

juga wasiat orang tertua. Bila merasa perlu menegakkan keadilan dan kesetaraan jangan sungkan untuk berembuk. Dengan demikian akan muncul mufakat yang menjadi rujukan bersama. Adanya komunikasi membantu manusia untuk saling memahami. Dengan demikian ikatan keluarga akan tetap terjaga dan harmonis. Setidaknya Anda sudah mencoba yang terbaik. Niat bagus tentunya akan memiliki hasil yang baik pula.

Bantu penulis dengan share: